KOTAGRESIK.COM – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turun langsung memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten Gresik, Rabu (3/6). Peninjauan dilakukan di SMKN 1 Cerme dan SMAN 1 Cerme untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru berjalan lancar, transparan, dan berkeadilan.
Dalam kunjungannya, Khofifah didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik Eko Agus Suwandi.
Hasil pemantauan menunjukkan pelaksanaan SPMB berbasis digital mampu mengurai persoalan klasik yang selama ini kerap muncul saat masa penerimaan siswa baru, yakni antrean panjang, penumpukan pendaftar, hingga ketidakpastian waktu pelayanan.
“Di semua titik tidak terlihat penumpukan antrean. Jadwal kedatangan sudah diatur sistem dan operator telah disiapkan. Ini bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Khofifah.
Menurut dia, sistem digital memungkinkan seluruh tahapan berlangsung lebih tertib. Setiap calon peserta didik memperoleh jadwal pelayanan yang telah ditentukan sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama di sekolah tujuan.
Khofifah menilai mekanisme tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memperkuat prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses seleksi.
“Mereka sudah mengetahui hari dan jam pelayanan. Dengan begitu, waktu bisa dihitung dan tidak ada lagi menunggu berjam-jam. Ini adalah ikhtiar untuk memberikan kepastian layanan kepada calon peserta didik,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menegaskan bahwa pemantauan langsung oleh gubernur dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai ketentuan.
Mulai pengambilan PIN, verifikasi dan validasi data, hingga proses daftar ulang menjadi fokus pengawasan pemerintah provinsi.
“SPMB merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu kami memastikan seluruh proses berjalan lancar, aman, nyaman, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Aries menambahkan, pelaksanaan SPMB tahun ini juga mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2026 yang menekankan pentingnya transparansi dan pencegahan praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“Kami ingin memastikan seluruh lulusan SMP sederajat memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK. Karena itu prosesnya harus benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Terkait kesiapan sistem teknologi informasi, Aries memastikan hingga saat ini tidak ditemukan kendala berarti. Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mendapat dukungan penuh dari tim teknologi informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang melakukan pemantauan secara real time selama 24 jam.
“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala. Tim IT terus siaga dan memantau sistem. Jika muncul gangguan, respons bisa dilakukan dengan cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik Eko Agus Suwandi menyebutkan, tahun ini terdapat 12 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri di Kabupaten Gresik yang membuka layanan SPMB.
Menurut Eko, seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru dipantau secara menyeluruh guna memastikan proses berlangsung transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Kami berkomitmen menjaga seluruh proses berjalan sesuai regulasi sehingga masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik,” katanya.
Usai melakukan pemantauan di Surabaya dan Gresik, Khofifah dijadwalkan melanjutkan peninjauan ke sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB 2026 berjalan lancar di seluruh 38 kabupaten/kota.
Dengan dukungan sistem digital, pengawasan berlapis, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap pelaksanaan SPMB tahun ini mampu menghadirkan proses penerimaan peserta didik yang semakin transparan, efektif, dan terpercaya.(wal/red)
