KOTAGRESIK.COM, SURABAYA – Di tengah gencarnya upaya peningkatan mutu pendidikan, fakta mengejutkan justru terungkap dari lingkungan pendidikan Jawa Timur. Sebanyak 30 jabatan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di berbagai daerah masih kosong dan hingga kini terpaksa dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Kondisi tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, usai pelantikan 65 kepala sekolah oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (3/6).
Kekosongan puluhan kursi kepala sekolah ini memunculkan pertanyaan publik. Bagaimana arah kebijakan dan pengambilan keputusan strategis di sekolah-sekolah yang belum memiliki pemimpin definitif? Apakah kondisi ini dapat memengaruhi percepatan program pendidikan yang sedang berjalan?
Aries menjelaskan bahwa kekosongan terjadi karena banyak kepala sekolah memasuki masa pensiun hampir setiap bulan. Sementara itu, proses pengangkatan kepala sekolah definitif harus melewati tahapan administrasi yang cukup panjang hingga mendapat persetujuan pemerintah pusat.
“Masih banyak yang kosong karena ini kan bertahap, harus diusulkan. Karena hampir setiap bulan ada yang pensiun, akhirnya kita usulkan lagi, berikutnya juga kita usulkan,” ujar Aries.
Meski demikian, fakta bahwa puluhan sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif tetap menjadi sorotan. Jabatan tersebut sementara diisi oleh pelaksana tugas hingga surat keputusan pengangkatan diterbitkan.
Pengamat pendidikan menilai keberadaan Plt memang dapat menjaga roda organisasi tetap berjalan. Namun, dalam jangka panjang, kepala sekolah definitif memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengambil keputusan strategis, menyusun program pengembangan sekolah, hingga membangun kemitraan dengan berbagai pihak.
Di sisi lain, pelantikan 65 kepala sekolah baru menunjukkan komitmen Pemprov Jatim untuk mempercepat pengisian jabatan yang kosong. Namun pertanyaannya, kapan seluruh kekosongan itu benar-benar terisi?
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah agar tidak ada sekolah yang terlalu lama berjalan tanpa nakhoda definitif. Sebab, di balik satu kursi kepala sekolah yang kosong, ada ribuan siswa, ratusan guru, dan masa depan pendidikan yang menunggu kepastian arah kepemimpinan.(wal/red)